SEKILAS INFO
: - Minggu, 17-10-2021
  • 1 tahun yang lalu / Ini adalah artikel sekilas info Warta NU Bagor Nganjuk, Pantau terus untuk info selengkapnya
  • 1 tahun yang lalu / Temukan Informasi mengenai NU Bagor Disini
  • 1 tahun yang lalu / Selamat datang di Website WARTA NU BAGOR NGANJUK
NASIONALISME , PANCASILA DAN NKRI

Oleh: BUDI HARIANTO, S.Hum.,M.Fil.I.

(Dosen IAIN Tulungagung/ Penasehat PAC ISNU Kec.Bagor)

Gerakan nasionalisme  berkembang seiring dengan meluasnya imperialisme bangsa Eropa ke Negara yang berpenduduk muslim. Terdapat dua isu besar yang mewarnai dunia muslim abad ke 19, ketika imprealisme mendominasi dunia muslim, tidak terkecuali Indonesia yaitu bangkitnya gerakan kemerdekaan dan isu nasionalisme. Sikap apresiatif  Bung Karno terhadap Islam sebagai jati diri penduduk di kepulauan nusantara, merumuskan nasionalisme yang sama sekali berbeda dengan yang ada di barat yang cenderung sekuler (anti Agama). Bung Karno memandang perlunya memisahkan Agama dari Negara secara formal namun mensinergikan Agama dan Negara secara kultural. Nasionalisme yang dirumuskan dan dikembangkan oleh Bung Karno dan yang kemudian menjadi nasionalisme Indonesia, mengambil bentuk menghormati Agama.

Dalam hal ini kita mencatat tujuh peristiwa penting berkaitan dengan penemuan dan peneguhan kembali jati diri bangsa itu, yakni: (1) 1 Juni 1945 ketika untuk pertama kalinya, dalam sidang BPUPKI, Bung Karno secara pribadi menawarkan lima rumusan yang kemudian dia beri nama Pancasila, (2) 22 Juni 1945 ketika Panitia sembilan menyepakati Piagam Jakarta sebagai preambule UUD 1945 dengan memasukkan anak kalimat”…dengan kewajiban melaksanakan syari’at Islam bagi para pemeluknya”. Anak kalimat tersebut oleh Panitia Sembilan dan rapat besar BPUPKI disepakati sebagai rumusan kompromi  (3) 18 Agustus 1945 ketika anak kalimat “dengan kewajiban melaksanakan syari’at Islam bagi para pemeluknya” dicoret, (4) 6 Februari dan 15 Agustus 1950 dengan berlakunya Konstitusi RIS dan UUD, sementara tahun 1950 terjadi beberapa perubahan redaksional terhadap preambule UUD 1945, (5) 5 Juli 1959, saat Piagam Jakarta dinyatakan menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi, (6) 22 Juli 1959 saat Dekrit Presiden disetujuai secara aklamasi oleh DPR hasil pemilihan umum 1955, dan (7) 5 Juli 1966 saat MPRS secara aklamasi meneguhkan kesepakatan DPR hasil pemilihan umum 1955 mengenai dekrit Presiden 5 juli 1959. Peristiwa terkahir itu, yang terjadi di awal Orde Baru, membuktikan bahwa Pancasila dan UUD 1945 , memang telah diterima sebagai kenyataan oleh seluruh bangsa Indonesia. (1)

Pancasila merupakan hasil dari kesepakatan antara semua golongan di tanah air Indonesia. Kesepakatan ini tidak akan berfungsi jika tidak diberikan kedudukan jelas dalam sebuah Negara. Oleh karenanya Pancasila kemudian dijadikan ideologi bangsa dan falsafah Negara Indonesia. Setiap warga Negara Indonesia wajib mengikuti dan terikat dengan ketentuan-ketentuan Pancasila yang mendasar pada kelima silanya yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945.

“…Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” (2)

Pandangan hidup dan sikap warga Negara secara keseluruhan haruslah bertumpu pada Pancasila sebagai keutuhan, bukan hanya masing-masing sila. Sedangkan sebagai falsafah Negara, Pancasila berstatus sebagai kerangka berfikir yang harus diikuti dalam menyusun undang-undang dan produk-produk hukum yang lain, dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan dalam mengatur hubungan formal antara lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam kawasan Negara ini. Tata pikir seluruh bangsa ditentukan lingkupnya oleh sebuah falsafah yang harus terus menerus dijaga keberadaan dan konsistensinya oleh Negara, agar kontinuitas pemikiran kenegaraan yang berkembang juga akan terjaga dengan baik. (3)

Nasionalisme yang tumbuh dari kalangan umat Islam terbentuk atas dorongan nilai Islam yang menekankan kecintaan kepada negara yang dianggap sebagai bagian dari keimanan (Hubbul wathan min al-iman). Pada umumnya nasionalisme sebagai paham yang terkait dengan konsep negara bangsa (nation-state) menguat di Negara yang berpenduduk mayoritas muslim pada abad ke-20 yang kemudian mengantarkannya kepada kemerdekaan dari penjajahan.

Nasionalisme  di Indonesia melahirkan Pancasila sebagai ideologi Negara. Digantinya sila pertama Piagam Jakarta “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 merupakan bagian terpenting dari kesadaran nasionalisme umat Islam secara kolektif.

Mayoritas umat Islam Indonesia menilai tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila. Namun demikian, ada pula yang beranggapan bahwa Islam dan Pancasila tidak dapat berdampingan sebagai ideologi dan keyakinan. Sebagian kecil kelompok muslim yang mencoba mempertentangkan antara Pancasila dengan Islam kiranya termasuk muslim yang tidak mampu memahami ajaran Pancasila secara utuh . Bukankah sila-sila yang terangkum dalam Pancasila merupakan bagian dari ajaran-ajaran Islam, mulai dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan persaudaraan universal? Pancasila adalah falsafah Negara Indonesia yang mencerminkan kondisi bangsa kita sangat plural, baik dari segi agama, suku, budaya, dan sebagainya.

Islam dan nasionalisme bukan sesuatu yang bertentangan. Nilai-nilai nasionalisme ada dalam ajaran Islam. Manusia diciptakan Tuhan dengan maksud turut merealisir tujuan-Nya yang mulia, (tujuan kebaikan). Di samping manusia diberi tugas dalam rangka keseluruhan dari penciptaan-Nya, ia juga dituntut agar selalu patuh kepada Tuhan. Di sini Tuhan memberikan daya intelegensi yang tinggi kepada manusia. Dengan akal, manusia membedakan yang baik dan yang buruk. Karena itu Tuhan memberikan derajat yang paling tinggi kepada manusia dibandingkan dengan makhluk lain. Di antara makhluk, manusialah yang dilengkapi dengan akal dan moral. Karena itu manusia, dalam hidupnya, penuh dengan perjuangan, baik perjuangan untuk merealisasikan tujuan penciptaan Tuhan, hubungannya dengan alam, maupun pada level pribadi. Jadi hubungan Tuhan, manusia, dan alam dalam Islam tidak dapat dipisahkan satu sama lain. (4)

 Terkait dengan bentuk negara Imam al-Asy’ari beserta tokoh-tokoh lainnya berpendapat bahwa menegakkan Negara merupakan keharusan doktrinal dan praktis. Menurutnya Allah telah membuat manfaat-manfaat Agama dan manfaat dunia tergantung kepada para pemimpin, tidak peduli apakah Negara tersebut merupakan salah satu asas agama atau bukan. Ia tidak tertarik dengan institusi imamah (teokratis); ia hanya menginginkan supremasi nilai- nilai Agama. Baginya bentuk dan struktur pemerintahan tidak penting atau paling-paling merupakan hal yang sekunder baginya, yang terpenting adalah pelaksanaan nilai- nilai syari’ah. (5)

Secara teologis, bagi kaum muslimin, Islam sebagai agama dipandang sebagai sebuah perangkat sistem kehidupan yang komplek dan mumpuni dan diyakini merupakan mekanisme yang ampuh dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi, karena sifat sakralitasnya yang kuat disebabkan ia berasal dari Tuhan, dan sempurna disebabkan karena ia merupakan risalah penutup bagi umat manusia. Universalitas Islam di atas akan berubah bentuknya ketika Islam sebagai Agama dilihat dari sudut pandang sosiologis. Ada dua keadaan ketika pemaknaan terhadap Islam dilakukan, sehingga meniscayakannya turun pada tataran-tataran partikular dalam kehidupan seorang muslim. Pertama, perubahan zaman yang selalu ditandai dengan hal-hal yang belum terpikirkan sebelumnya. Kedua, perbedaan karakteristik tempat dimana Islam itu tumbuh. Kedua keadaan ini mutlak berimplikasi langsung pada tatanan sosial masing-masing masyarakat. Dapatlah dipahami bahwa penegakan atau penerapan syari’ah secara struktural tidaklah penting, namun yang lebih penting adalah substansi penerapan nilai-nilai syari’ah itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Nasionalisme  di Indonesia bermakna luas, tidak bersifat sektarian. Nasionalisme  di Indonesia dilandaskan pada asas kebhinekaan. Karenanya, umat Islam yang berpandangan luas tentunya akan menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai dasar Negara.

Pada muktamar NU  ke 27 di Situbondo menghasilkan tiga hal yang penting bagi NU, salah satunya NU menerima Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa bagi NU secara formal organisatoris. Namun secara kutural NU sudah menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa semenjak Pancasila lahir, bahkan tokoh- tokoh NU memiliki andil yang besar dalam proses lahirnya Pancasila.  Menurut  Nur Syam, penerimaan NU terhadap Pancasila sebagai asas bagi kebanyakan organisasi sosial, politik dan Agama ini, maka NU telah menorehkan sejarah baru dalam percaturan politik kebangsaan di Indonesia. (6)

Catatan Kaki

(1)A. Bakir Ihsan, Nasionalisme, dalam Ensiklopedi Islam,.( PT Ichtiar Baru Van Hoev,2005),66-67

(2)Lembaga Soekarno-Hatta, Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, (Jakarta:Inti Idayu Press,1984). 94.

(3)Abdurrahman Wahid, Pancasila sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, ( Jakarta. BP-7 Pusat,1992), 163.

(4)Budi Harianto. “Tawaran Metodologi Fazlur Rahman dalam Teologi Islam”, Kontemplasi Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Vol. 04, No.02. Desember 2016, 286.

(5)Qamaruddin Khan, Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah, “terj.”: Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka,1995), 63-64.

(6)Budi Harianto,  Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama’ah Perspektif Kiai Said Aqil Siroj. (Surabaya : Tesis PPs UIN Sunan Ampel,2014),63.

Refrensi

Ihsan, A. Bakir Ihsan. Nasionalisme, dalam Ensiklopedi Islam. PT Ichtiar Baru Van Hoev, 2005.

Harianto, Budi. Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama’ah Perspektif Kiai Said Aqil Siroj. Surabaya : Tesis PPs UIN Sunan Ampel, 2014.

——————. “Tawaran Metodologi Fazlur Rahman dalam Teologi Islam”, Kontemplasi Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Vol. 04, No.02. Desember 2016.

Khan,Qamaruddin. Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah, “terj.”: Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka,1995.

Lembaga Soekarno-Hatta. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Jakarta:Inti Idayu Press,1984.

Wahid, Abdurrahman. Pancasila sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Jakarta. BP-7 Pusat, 1992.

TINGGALKAN KOMENTAR

Data ORGANISANI

WARTA NU BAGOR NGANJUK



JL. Tamanan
KEC. Bagor
KAB. Nganjuk
PROV. Jawa Timur
KODE POS 64461
TELEPON 085238439337
FAX -
EMAIL wartanubagornganjuk@gmail.com

Maps Organisasi